Kamis, 9 Februari 2023 – 11:51 WIB
VIVA – Bupati Kabupaten Sijunjung Benny Dwifa Yuswir menerima penghargaan dari Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin setelah mendaftarkan pekerja rentan dan non-ASN di wilayahnya ke dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Penghargaan diberikan langsung di tengah audiensi dengan Bupati Benny di kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan di Kuningan, Jakarta (6/2).
Benny dalam keterangannya menyampaikan bahwa Pemkab Sijunjung berkomitmen melindungi masyarakatnya, khususnya pekerja dari perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,
“Jadi di Sijunjung, dengan segala keterbatasan yang kita miliki, menjadi tanggung jawab pemerintah kita untuk melindungi seluruh rakyat kita. Nah, sebagai hasil kerja keras teman-teman yang peduli terhadap pemerintah, telah hadir di setiap kesulitan masyarakat. Nah, salah satunya dengan melibatkan masyarakat dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Benny.
Lebih dari 13.000 tenaga kerja telah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan anggaran APBD Kabupaten Sijunjung hingga saat ini, terdiri dari 3.790 tenaga kerja non ASN dan 9.416 tenaga kerja lemah atau informal.
Benny menyadari bahwa pemkab tidak dapat memberikan santunan atau bantuan keuangan kepada masyarakat secara langsung jika sebelumnya tidak masuk dalam anggaran keuangan daerah, oleh karena itu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan akan membantu pihaknya bersama-sama melindungi dan mencegah munculnya masyarakat miskin akibat risiko. di tempat kerja. .
“Cakupan kami akan selalu meningkat dan akan terus kami tambahkan, bagaimana seluruh masyarakat dapat benar-benar terlindungi dari keamanan dan kenyamanan dalam bekerja. Jadi, beberapa kasus juga terjadi di Sijunjung, kami baru masuk, kami baru mendaftarkan masyarakat kami di BPJS Ketenagakerjaan, ternyata beberapa hari setelah diserahkan, mereka meninggal dunia dan BPJS Ketenagakerjaan langsung memberikan santunan,” imbuhnya.
Halaman selanjutnya
Lebih lanjut Benny menyampaikan, pihaknya juga akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya seperti DPRD untuk terus meningkatkan jumlah pekerja yang ditanggung dan menjaga perlindungan ini ke depan.
