Rabu, 15 Maret 2023 – 17:21 WIB
VIVA – Untuk mempercepat pemulihan ekonomi di bidang ketenagakerjaan, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menekankan pentingnya sinergi dan komitmen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dekonsentrasi dan bantuan di bidang ketenagakerjaan. Hal itu disampaikannya dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Program Dekonsentrasi dan Administrasi Bersama, di Jakarta, Rabu (15/3).
Menaker Ida mengatakan, dalam upaya pemulihan pembangunan sektor ketenagakerjaan pada tahun 2022, Kemenaker telah mencatatkan beberapa capaian antara lain pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 146.797 orang, magang di dalam negeri sebanyak 40.619 orang, magang di luar negeri sebanyak 14.674 orang, sertifikasi sebanyak 216.874 orang. rakyat. orang, terciptanya 126.709 Tenaga Kerja Mandiri, program padat karya sebanyak 44.960 orang, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri sebanyak 322.197 orang, dan 778.328 perusahaan yang telah melapor ke WLKP secara online.
“Penghargaan saya tujukan kepada seluruh kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan di daerah yang telah berkontribusi dalam upaya pengembangan ketenagakerjaan secara menyeluruh,” ujar Menaker Ida.
Menaker Ida mengatakan, kompleksitas tantangan ketenagakerjaan kini mengalami ketidakpastian dan dinamika, oleh karena itu pada tahun 2023 pemerintah melalui Kemenaker telah mengambil kebijakan ‘pentingnya penguatan dan pengembangan Active Labour Market Policy’. ‘
Beberapa poin implementasi dasar tersebut antara lain Pertama, perluasan akses dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja, melalui perluasan pelatihan vokasi di BLK dan BLKK, pemagangan, peningkatan produktivitas, dan program transformasi BLK. Kedua, memperkuat dan memperluas akses layanan pasar tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri, melalui peningkatan sistem informasi pasar tenaga kerja, layanan SIAP BEKERJA, Job Fair (baik virtual maupun non-virtual).
Kemudian memberdayakan program-program untuk memperluas kesempatan kerja, seperti padat karya dan TKM awal dan lanjutan, di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas pembangunan nasional, misalnya kawasan wisata prioritas, kemiskinan ekstrim, perbatasan, dan kawasan industri strategis. Selain itu, meningkatkan perlindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia, baik pada tahap pra, selama, maupun pasca menetap.
Ketiga, mendampingi pembahasan RUU PPRT, sosialisasi Permenaker No. 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia; memperkuat dialog sosial bipartit; serta peningkatan kepesertaan dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Halaman selanjutnya
Keempat, merevitalisasi APD Center dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan ketenagakerjaan dan APD; serta meningkatkan implementasi kebijakan nondiskriminasi di bidang ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja perempuan dan penyandang disabilitas.
