Selasa, 14 Maret 2023 – 19:34 WIB
VIVA – Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus meminta polemik yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku. Yaitu dengan menyerahkannya ke ranah hukum.
“Kalau misalnya ada pemberitaan tentang adanya peredaran uang yang sangat besar dan tidak jelas, tentu ada wilayah tersendiri, tentu ada bidang hukumnya,” kata Sihar saat ditemui anggota DPR usai menghadiri upacara. Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Terkait laporan PPATK terkait transaksi ganjil yang menghasilkan angka besar itu, politikus PDI-P itu menjelaskan perlu adanya bukti-bukti yang diperlukan untuk dianalisis lebih lanjut. Karena itu, dia meminta semua pihak percaya pada upaya dan sistem pengawasan di Kementerian Keuangan.
“Ya ini (harus) ada bukti yang sah, nanti ada proses yang harus diikuti. Kami juga tidak dapat mengambil pandangan yang melampaui (tanpa) data yang kami miliki. Saya sendiri juga hanya mengikuti berita tanpa melihat data apapun untuk kita analisa apa yang sedang terjadi. Jadi agar adil bagi semua pihak, bagaimanapun juga kita harus percaya dengan sistem yang ada, dalam hal ini sistem Kementerian Keuangan, sistem pengawasan Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Sihar kemudian mengatakan, dari laporan yang dia hadiri, Kementerian Keuangan telah melakukan penelusuran dan penyortiran ke beberapa pihak dan akan mendalami isu-isu yang dianggap berisiko tinggi. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya standar operasional yang berjalan di lembaga tersebut.
“Kalau tidak salah, kami sudah mulai memilah mana yang berisiko rendah, sedang, dan tinggi. Tingginya, akan digali lebih jauh melalui proses yang ada. Jadi, itu salah satu bukti bahwa ada SOP yang berjalan dan tentunya kita harus percaya dengan SOP itu,” lanjut Legislator Daerah Pemilihan II Sumut itu.
Dengan keterbukaan informasi, masyarakat juga dapat memantau proses yang dilakukan Kementerian Keuangan. Ia meminta berbagai pihak bersabar dan tidak berkomentar tanpa data. Sihar juga memahami kekesalan yang ada di masyarakat setelah munculnya berbagai kasus di permukaan yang melibatkan pejabat di Kementerian Keuangan.
Halaman selanjutnya
“Karena sekarang orang-orang menonton masalah ini, orang-orang juga akan bersikeras apa keputusannya? Kita tunggu saja, agar tidak melampaui data yang disajikan di depan kita. Kekecewaan itu wajar, tapi kita tetap harus positif, kita harus tetap percaya pada sistem kita dan tetap menjalankan kewajiban kita untuk membayar pajak,” imbuhnya.
