Jumat, 10 Maret 2023 – 14:38 WIB
VIVA – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta pemerintah tegas mengambil kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah di tingkat petani. Pasalnya, kebijakan HPP gabah berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan petani. Menurutnya, saat ini kebijakan pemerintah tidak mengutamakan petani dan mengutamakan kesejahteraan petani. Hal ini terlihat dari kebijakan harga gabah dan beras yang selalu merugikan petani dan dianggap hanya percobaan dengan surat edaran batas harga tertinggi gabah. Bahkan, beberapa hari kemudian, surat edaran itu dinyatakan batal demi hukum.
Untuk itu, Politisi dari Fraksi UKM ini meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk segera menghitung ulang dan mengkaji ulang secara cermat agar kebijakan harga yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan harapan petani. “Jadi, harus benar-benar dihitung berapa biaya produksi yang ditanggung petani saat ini. Pasalnya, harga sewa tanah, upah tenaga kerja, harga pupuk, bibit dan lain-lain saat ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan akibat kenaikan harga BBM dan inflasi yang tinggi. Jadi kalau harga gabah rendah, petani akan teriak,” kata Johan dalam keterangan tertulis yang diterima DPR, Jumat (10/3/2023).
Selain itu, Johan juga meminta pemerintah konsisten menetapkan HPP gabah sejalan dengan target pencapaian Nilai Tukar Petani (NTP) yang ditetapkan dalam kerangka ekonomi makro, seperti yang tertuang dalam pengajuan APBN 2024 oleh pemerintah. Artinya, kesejahteraan petani merupakan salah satu indikator pembangunan pertanian. Jadi, kebijakan harga termasuk Gabah HPP harus menjadikan peningkatan pendapatan petani sebagai dasar penetapannya,” ujar Johan.
Di sisi lain, Johan mengingatkan dan mengimbau Perum Bulog untuk memaksimalkan penyerapan gabah dari petani, khususnya pada musim panen pertama ini. “Penilaian kami selama ini di DPR, ternyata Bulog tidak bisa menyerap gabah petani sesuai target yang ditetapkan, makanya saya berharap Bulog berkomitmen untuk membeli gabah petani dengan harga pasar (komersial) demi kesejahteraan. dari petani. Bulog harus mendapatkan stok CBP (Cadangan Beras Pemerintah) sebanyak 1,2 juta ton yang harus diperoleh dari penyerapan dari hasil petani, bukan juga dari impor,” ujarnya.
Anggota DPRD NTB berharap pemerintah mendengarkan aspirasi petani dan organisasi tani yang selalu mengusulkan agar harga gabah dinaikkan menjadi Rp 5.000-Rp 5.800 per kilogram. Pemerintah juga diminta melakukan self assessment agar tidak hanya berbicara kesejahteraan petani, melainkan kebijakan yang dibuat hanya mempersulit petani. Karena pada puncak musim panen, harga gabah yang rendah selalu menjadi masalah serius bagi petani.
“Pemerintah harus melibatkan petani dan pemangku kepentingan pertanian dalam menentukan HPP padi dan padi, stop membuat kebijakan yang tidak matang dan terkesan asal-asalan, berani mengambil sikap bahwa peningkatan pendapatan petani menjadi prioritas dalam setiap kebijakan. Kita semua sempat khawatir ketika Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa saat ini 72,19 persen petani di negara agraris ini adalah petani kecil (pekebun kecil) dengan pendapatan bersih rata-rata hanya sekitar Rp 5,23 juta per tahun. Artinya ketimpangan pendapatan petani sangat luar biasa, sehingga pemerintah perlu hadir untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani agar lebih sejahtera,” pungkasnya.
