liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
Cocol88
Cocol88
Bosswin168
Bosswin168
Bosswin168
Bosswin168
Bosswin168
Bosswin168
Bosswin168
Bosswin168
Bosswin168
Bosswin168
Bosswin168
Bosswin168
Bosswin168
Bosswin168
Bosswin168
https://www.thestdavidshotel.com/

Gagas Jabatan Kades 9 Tahun, Gus Halim Bersyukur Dapat Dukungan Luas

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar

Kamis, 19 Januari 2023 – 12:10 WIB

VIVA – Menteri Desa, Pembangunan Kabupaten Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar bersyukur gagasan penambahan jabatan Kepala Desa (Kades) dalam UU Desa mendapat dukungan dari banyak pemangku kepentingan.

Karena itu, dia berharap revisi UU Desa segera ditindaklanjuti dan dibahas dalam agenda program legislasi (prolegnas) nasional 2023.

Menteri yang biasa disapa Gus Halim itu mengatakan, sebenarnya sudah menyampaikan masa jabatan tambahan untuk jabatan kepala desa sejak Mei 2022 saat bertemu para pakar di Universitas Gajah Mada (UGM).

“Tepatnya sekitar Mei tahun lalu (2022), saya mempresentasikan pemikiran ini di depan para ahli. Jadi proposal ini juga sedang dipelajari secara akademis agar sesuai dengan kebutuhan dan tindakan yang diambil. Oleh karena itu periodisasi ini bukan arogansi pihak kepala desa tetapi menanggapi kebutuhan untuk menyelesaikan ketegangan pasca pemilihan,” katanya di Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Pada awalnya, Gus Halim menemukan fakta bahwa polarisasi konflik pasca pemilu terjadi hampir di semua desa. Konflik di beberapa daerah terus berlarut-larut sehingga menyebabkan pembangunan desa tersendat dan berbagai aktivitas di desa terbengkalai.

“Artinya, saya merasakan apa yang dirasakan kepala desa sebelum saya menjadi ketua DPRD. Saya mengikuti tahapan politik dalam pemilu. Saya mengamati persis bagaimana kampanye saat itu,” katanya.

Maka dengan mempertimbangkan situasi di lapangan, serta berdasarkan kajian dengan para ahli, ia berkesimpulan bahwa ketegangan konflik pasca pemilu akan lebih mudah mereda jika waktu ditambah.

Halaman selanjutnya

Sejak saat itu, setiap kali bertemu dengan kepala desa di Indonesia, ia selalu menyampaikan gagasan tersebut demi efektifitas pembangunan desa. Bahkan, dalam setiap kegiatan pelantikan selalu disematkan simbol perjuangan sembilan tahun kepala desa. Seperti saat meresmikan Badan Usaha Milik Desa (Bumkalma) di Kabupaten Sleman, Yogyakarta dengan simbol pemukulan gong sembilan kali.